Makalah Individu-Kondisi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Indonesia Pasca Reformasi

MAKALAH INDIVIDU

KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT INDONESIA PASCA REFORMASI

Disusun Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Tugas individu Sebagai Syarat Ujian

Tengah Semester Mata kuliah Pengantar Pancasila

Dosen pengampu ibu Intan pelangi., SH. LI. M

Oleh :

EVI SEPTIAWATI NPM 16210015

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI

UNIVERSITAS MUHMMADIYAH METRO

T.A 2016/2017

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kami, sehingga kami berhasil menyelesaikan makalah ini yang Alhamdulillah selesai tepat pada waktunya yang berjudul “KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT INDONESIA PASCA  REFORMASI”.

Makalah ini berisikan tentang sejarah bangsa Indonesia, khususnya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia pasca reformasi. diharapkan makalah ini dapat menambahkan pengetahuan kita semua, bagaimana kehidupan masyarakat dan system pemerintahan pada masa itu.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna.Oleh karena itu, kritik dan saran dari guru dan teman-teman yang bersifat membangun, selalu kami harapkan demi lebih baiknya makalah ini.

Akhir kata, semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT senantiasa meridloi segala usaha kita, Aamiin.

Wassalamualaikum wr.wb.

Metro, November 2016

Penulis 

Evi Septiawati

NPM: 16210015                           

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL................................................................................................. i

KATA PENGANTAR............................................................................................... ii

DAFTAR ISI.............................................................................................................. iii

BAB I      PENDAHULUAN...................................................................................... 1

1.1.    Latar belakang ..................................................................................... 1

1.2     Tujuan..................................................................................................... 1

BAB II    PEMBAHASAN........................................................................................... 2

2.1.   Kondisi Sosial Masyarakat Sejak Reformasi ...................................... 2

2.2. Kondisi Ekonomi Masyarakat Indonesia ................................................ 4

BAB III   PENUTUP................................................................................................... 7

3.1.    Kesimpulan............................................................................................. 7

3.3.    Saran...................................................................................................... 7

DAFTAR PUSTAKA

  

BAB I

PENDAHULUAN

1.1   Latar Belakang

Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.

Tuntutan reformasi menghendaki adanya perubahan dan perbaikan di segala aspek kehidupan yang lebih baik. Namun, pada praktiknya tuntutan reformasi telah disalahgunakan oleh para petualanng politik hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Pada era reformasi, konflik yang terjadi di masyarakat semakin mmudah terjai dan sering kallli bersifat etnis di berbagai daerah. Kondisi sosial masyarakat yang kacau akibat lemahnya hukkum dan perekonomian yang tidak segera kunjng membaik menyebabkan sering terjadi gesekan-gesekan di dalam masyarakat. Beberapa konflik sosial yang terjadi pada era reformasi berlangsung dibeberapa wilayah.

1.2  Rumusan Masalah

a.  Bagaimana kondisi sosial dan ekonommi masyarakat Indonesia pasca reformasi?

1.3  Tujuan

Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia pasca reformasi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Kondisi Sosial Masyarakat Sejak Reformasi

Sejak krisis moneter yang melanda pada pertengahan tahun 1997, perusahaan perusahaan swasta mengalami kerugaian yang tidak sedikit, bahkan pihak perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya untuk membayar gaji dan upah pekerjanya.
Keadaan seperti ini menjadi masalah yang cukup berat karena disatu sisi perusahaan mengalami kerugaian yang cukup besar dan disisi lain para pekerja menuntut kenaikan gaji. Tuntutan para pekerja untuk menaikkan gaji sangat sulit dipenuhi oleh pihak perusahaan, akhirnya banyak perusahaan yang mengambil tindakan untuk mengurangi tenaga kerja dan terjadilah PHK.

Para pekerja yang deberhentikan itu menambah jumlah pengangguran, sehingga jumlah pengangguran diperkirakan mencapai 40 juta orang. Pengangguran dalam jumlah yang sangat besar ini akan menimbulkan terjadinya masalah masalah social dalam kehidupan masyarakat. Dampak susulan dari pengangguran adalah makin maraknya tindakan tindakan criminal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu hendaknya pemerintah dengan serius menangani masalah pengangguran dengan membuka lapangan kerja yang dapat menampung para penganggur tersebut. Langkah berikutnya, pemerintah hendaknya dapat menarik kembali para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru untuk menampung para penganggur tersebut. Masalah pengangguran merupakan masalah social dalam kehidupan masyarakat dan sangat peka terhadap segala bentuk pengaruh.

Beberapa konflik sosial yang terjadi pada era reformasi berlangsung di beberapa wilayah, antara lain sebagai berikut :

1.    Kalimantan Barat

Konflik sosial yang terjadi di Kalimantan Barat melibatkan etnik Melayu, Dayak, dan Madura. Kejadian bermula dari tertangkapnya seorang pencuri di Desa Parisetia, Kecamatan Jawai, Sambas, Kalimantan Barat yang kemudian dihakimi hingga tewas pada tanggal 19 Januari 1999.

2.    Kalimantan Tengah

Pada tanggal 18 Februari 2001 pecah konflik antara etnis Madura dan Dayak. Konflik itu diawali dengan terjadinya pertikaian perorangan antaretnis di Kalimantan Tengah. Sampai sekarang pun pengungsi Sampit masih menjadi masalah pemerintah.

3. Sulawesi Tengah

Konflik sosial di Sulawesi Tengah tepatnya di daerah Poso berkembang menjadi konflik antaragama. Kejadian dipicu oleh perkelahian antara Roy Luntu Bisalembah (Kristen) yang kebetulan sedang mabuk dengan Ahamd Ridwan (Islam) di dekat Masjid Darussalam pada tanggal 26 Desember 1998.

Ampi pelaku kekerasan. Masyarakat sudah muak berbagai kasus besar melibatkan pejabat negara dan oknum militer tidak tertangani sampai tuntas meskipun mereka dinyatakan bersalah.

Sedangkan masalah ekonomi, selama masa tiga bulan kekuasaan pemerintah B.J. Habibie, ekonomi Indonesia belum mengalami perubahan yang berarti. Sungguhpun begitu, pemerintah tetap berusaha memuluhkan keadaan ekonomi Indonesia. Segala cara telah dilakukan agar rakyat segera terlepas dari krisis ini. Partisipasi dari setiap warga negara sangat diharapkan untuk dapat segera memulihkan keadaan mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai Pembukaan UUD 1945

2.2  Kondisi Ekonomi Masyarakat Indonesia

Sejak berlangsungnya krisis moneter pertengahan tahun 1997, ekonomi Indonesia mulai mengalami keterpurukan. Keadaan perekonomian makin memburuk dan kesejahteraan rakyat makin menurun. Pengangguran juga semakin luas. Sebagai akibatnya, petumbuhan ekonomi menjadi sangat terbatas dan pendapatan perkapita cenderung memburuk sejak krisis tahun 1997.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat, pemerintah melihat lima sector kebijakanyang harus digarap, yaitu :

1. Perluasan lapangan kerja secara terus menrus melalui investasi dalam dan luar negeri se efisien mungkin.
2. Penyediaan barang kebutuhan pokok sehari hari untuk memenuhi permintaan pada harga yang terjangkau.
3. Penyediaan failitas umum seperti rumah, air minum, listrik, bahan baker, komunikasi, angkutan dengan harga terjangkau.
4. Penyediaan ruang sekolah, guru dan buku buku untuk pendidikan umum dengan harga terjangkau.
5. Penyediaan klinik, dokter dan obat onbatan untuk kesehatan umum dengan harga yang terjangkau pula.

Disamping penanganan masalah pengangguran,dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah hendaknya juga memperhatikan harga harga produk pertanian Indonesia, karena selama masa pemerintahan Orde Baru maupun sejak krisis 1997 tidak pernah berpihak kepada petani. Apabila pendapatan petani meningkat, maka permintaan petani terhadap barang barang non pertanian juga meningkat. Dengan ditetapkannya harga produk pertanian yang tidak merugikan petani, maka para petani yang mampu membeli produk industri non pertanian akan memberi semangat bangkitnya para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan perusahaannya. Pihak pemerintah telah berusaha untuk membawa Indonesia keluar dari krisis. Tetapi tidak mungkin dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, pemerintah membuat skala prioritas yang artinya hal mana yang hendaknya dilakukan agar Indonesia keluar dari krisis.

Terpilihnya presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarno Putri yang naik menggantikan Gus Dur bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat dengan meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Namun dengan kondisi perekonomian Negara yang ditinggalkan oleh pemerintahan Soeharto, tidak mungkin dapat diatasi oleh seorang Presiden dalam waktu singkat. Oleh sebab itu untuk mengatasi krisis, presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia, memerlukan penyelesaian secara bertahap berdasarkan skala prioritas.

1.      Perekonomian Indonesia Masa Pemerintahan Habibie

Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Melalui IMF, pemerintah berhasil mendapat pinjaman sebesar SDR 1,011 milyar atau setara dengan 1,34 milyar dolar AS. Sejak tahun 1999, BI menjadi sebuah institusi independen yang lepas dari pengaruh pemerintah dan tidak bisa  diinterverensi oleh siapapun. Kebijakan moneter yang pada masa sebelumnya ditentukan oleh pemerintah, pada era reformasi murni ditentukan oleh Dewan Gubernur BI.

2.      Perekonomian Indonesia Masa Pemerintahan Gus Dur

Beberapa hal penting terkait dengan perkembangan perekonomian Indonesia masa Presiden Abdurahman Wahid diantaranya sebagai berikut:

a.         Secara keseluruhan, perjalanan ekonomi Indonesia sepanjang pemerintahan Abdurahman Wahid masih belum stabil.

b.         Hingga tahun 2001 posisi rupiah senantiasa berada di atas 10.000 per dolar AS.

c.         Tingkat pertumbuhan ekonomi hingga akhir jatuhnya pemerintah Abdurahman Wahid hanya sebesar 3 persen.

d.         Terkait hubungan RI dengan lembaga keuangan internasional, utamanya IMF, pada tanggal 4 februari 2000, terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan IMF tentang pemberian pinjaman jangka menegah kepada Indonesia sebesar SDR 3,638 milyar (sekitar 5 milyar dolar AS) untuk mendukung program reformasi ekonomi dan struktur Indonesia.

3.      Perekonomian Indonesia Masa Pemerintahan Megawati

Ketika kepemimpinan nasional beralih dari Abdurahman Wahid ke Megawati, pada awalnya ada harapan cerah  dari banyak pihak dan seluruh rakyat akan menguatnya nilai rupiah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Harapan itu seakan menjadi kenyataan, ketika dalam dua minggu pertama pemerintahan Megawati, rupiah mengalami penguatan menembus angka Rp. 8.650 per dolar AS. Tetapi harapan itu segera sirna setelah menginjak bulan ketiga posisi rupiah kembali melorot ke tingkat Rp. 10.250 per satu dolar AS. Agenda  utama perekonomian  Indonesia masa pemerintahan Megawati adalah upaya perbaikan hubungan  dengan lembaga-lembaga keuangan  multilateral terutama IMF.

4.      Perekonomian Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Kegagalan pembangunan yang telah di rancang pemerintahan sebelumnya, mendorong pemerintahan Yudhoyono melakukan penyusunan kembali langkah-langkah pembangunan baru. Krisis yang telah meluluh-lantakan perekonomian Indonesia telah membuka mata betapa pentingnya membangun dan lebih memperkuat pondasi perekonomian agar berdaya tahan tinggi. 

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan perikehidupan yang baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi, pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan, terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum.

3.2 Saran

Kita harus pandai pandai mengikuti perkembangan jaman di negara kita sendiri agar kita bisa hidup dengan makmur dan tidak ketiggalan jaman dengan negara-negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

http://blogjejaksejarah.blogspot.co.id/2013/04/makalah-reformasi.html

http://smadahxiiipa2.blogspot.co.id/2014/10/contoh-makalah-tentang-kondisi-sosia.html

http://tata-muhtadin.blogspot.co.id/2011/12/reformasi-di-indonesia.html